fbpx

Wakil Ketua DPRA Minta Kanwil BPN Aceh Tinjau Ulang Sertifikat Tanah Bekas Lahan HGU PT USJ Perkebunan Nigan

KABARANDALAN.COM, Suka Makmue* – Wakil Ketua DPR Aceh DR. Teuku Raja Keumangan, S.H.,M.H meminta Kanwil BPN Aceh segera meninjau ulang sertifikat hak milik di atas tanah lebih kurang 150 Hektar, bekas lahan yang telah dikeluarkan dari izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Usaha Semesta Jaya perkebunan Nigan berlokasi di gampong Bantan yang telah menjadi hak milik pribadi oknum ahli waris dan pemilik perusahaan tersebut.

Hal ini disampaikan TRK sapaan Teuku Raja Keumangan ke media kabarandalan.com setelah meninjau langsung ke lokasi lahan bersama masyarakat gampong setempat. Kepada TRK masyarakat melaporkan bahwa pada awal Januari 2017, Keucik Gampong Blang Sapek, Keucik Gampong Alue Peusaja serta Keucik gampong Alue Gajah yang ketiga gampong tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Suka Makmue, telah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya masing-masing dengan nomor surat 011/BS/SM/2017 dari keucik gampong Blang Sapek, nomor surat 04/AP/SM/2017 keucik Gampong Alue Peusaja serta 07/AG/SM/2017 oleh keucik Gampong Alue Gajah.

Dalam surat tersebut ketiganya meminta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik di atas tanah seluas ±150 hektar ke hak milik pribadi oknum ahli waris dan pemilik perusahaan PT. USJ. Permohonan pembatalan oleh para keucik kepala desa tersebut atas dasar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang telah mereka keluarkan sebelumnya untuk pribadi oknum ahli waris dan pemilik perusahaan. Ada dugaan permohonan pembatalan dilakukan karena ada kesalahan dalam mengeluarkan sporadik atas lahan yang dikuasai oleh sang oknum ahli waris dan pemilik perusahaan, dimana sporadik yang telah para keucik keluarkan ternyata berlokasi dalam wilayah Gampong dan Kecamatan yang lain yaitu di Gampong Bantan Kecamatan Seunagan, dan bukan berada di ke tiga gampong tersebut.

Baca Juga:  Badan Legislasi DPR Aceh Lakukan Kajian Materi Rancangan Qanun Karbon Aceh

Surat para keucik gampong yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tersebut tembusannya turut disampaikan kepada Bupati Nagan Raya, dan selanjutnya atas dasar surat tembusan tersebut Bupati Nagan Raya juga telah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya dengan nomor surat 591/64/2017 tertanggal 12 April 2017 perihal untuk tidak mengeluarkan sertifikat serta membatalkan sertifikat hak milik di atas tanah lebih kurang 150 hektar yang telah dikeluarkan sertifikat hak milik pribadi untuk oknum ahli waris pemilik perusahaan PT. USJ yang tembusannya turut disampaikan kepada Kakanwil BPN Aceh di Banda Aceh.

“Ini sungguh aneh, oknum ahli waris dan pemilik PT. USJ telah mengusai hak milik lahan di gampong Bantan ini, atas dasar sporadik yang dikeluarkan oleh para keucik di gampong dan kecamatan yang lain, kami pikir sedang ada permainan kotor yang sedang dimainkan secara terstruktur dan terorganisir” ujar Usman Hasan, perwakilan masyarakat setempat.

Lahan tersebut kemudian digarap oleh masyarakat gampong setempat dengan mengajukan Program replanting sawit kepada Pemerintah Pusat melalui Koperasi Apkaceh Nagan Mandiri. Program replanting itu sendiri telah disetujui oleh pemerintah pusat seiring keluarnya Rekomendasi BPN Nomor 53/mo.02.01/2021 di atas lahan tersebut tertanggal 10 Februari 2021. Penggarapan lahan oleh masyarakat setempat juga didasarkan Sporadik yang telah dikeluarkan oleh Keucik Gampong Bantan sesuai lokasi lahan tersebut berada.

“Lahan ini berlokasi dalam wilayah gampong Bantan kecamatan Seunagan dan kami telah menggarap lahan ini atas dasar Sporadik yang dikeluarkan oleh keucik Gampong Bantan tersebut, bukan keucik gampong desa lain seperti yang mereka lakukan, bahkan kami sudah mengajukan program replanting sawit melalui Koperasi Apkaceh Nagan Mandiri dan telah disetujui oleh pemerintah pusat seiring keluarnya rekomendasi BPN atas lahan tersebut” tambah Usman Hasan

Baca Juga:  Dongkrak Peningkatkan PAD, DKP Bakal Usulkan Revisi Qanun Restribusi

Namun setelah program replanting sawit berjalan dan sebagian telah selesai dilakukan penanaman, pihak oknum ahli waris dan pemilik perusahaan datang mengklaim kepemilikan atas lahan tersebut. Masyarakat gampong Bantan pun bersama anggota koperasi datang ke kantor BPN mempertanyakan status tanah tersebut. Dan pihak BPN pun menjawab bahwa tanah tersebut telah menjadi hak milik ahli waris dan pemilik perusahaan PT. USJ. Sontak mendengar jawaban tersebut membuat masyarakat tersulut emosi karena satu sisi BPN juga telah mengeluarkan Rekomendasi pada tanah yang sama untuk koperasi Apkaceh Nagan Mandiri yang menjadi syarat program replanting dapat dilakukan pada lahan tersebut.

Masyarakat pun mempertanyakan kejelasan benar tidaknya kepemilikan lahan tersebut, namun pihak BPN berdalih tidak bisa membuka dan hanya pemilik tanah yang dapat mengecek lahan dimaksud. Masyarakat kemudian ikut mengecek dengan mengakses aplikasi BPN Sentuh tanahku, namun telah didapati hanya beberapa bidang kecil saja yang terlihat sudah bersertifikat sementara sebahagian besar lain nya masih berstatus kosong.

“Bayangkan satu sisi BPN mengeluarkan rekomendasi untuk koperasi Apkaceh Nagan Mandiri atas lahan yang kami garap tersebut untuk dilakukan program replanting sawit, namun di sisi lain mereka mengatakan bahwa itu telah bersertifikat hak milik ahli waris dan pemilik perusahaan PT. USJ. Ada apa ini, jelas kami tersulut emosinya, bahkan saat kami cek di aplikasi hanya sedikit saja yang bersertifikat yang lain jelas terlihat masih sangat luas yang kosong pada lahan lebih kurang 150 hektar tersebut” Ujar Usman Hasan lagi

Baca Juga:  Pimpinan DPRA Minta Pengawalan Titik Rawan Mudik Harus Menjadi Prioritas

Kini yang lebih tragis lagi lahan program replanting sawit yang telah di mulai sejak 2021 saat ini telah di rusak oleh sang oknum ahli waris dan pemilik perusahaan dan telah mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang telah menggarap dan mengelolanya. Hal ini sangat disayangkan mengingat umur tanaman pada sebagian lahan sudah berkisar hampir satu tahun.

“Kami mohon kepada bapak wakil ketua DPR Aceh agar memperjuangkan nasib kami, kami benar-benar telah di aniaya dan di tindas oleh orang-orang luar daerah kami yang mencoba menguasai lahan yang telah kami garap untuk kehidupan dan mata pencarian kami, bahkan sampai merusak kebun yang kami garap ini” ujar salah satu warga lainnya yang ikut hadir ke lokasi lahan bersama TRK kepada media senin (27/02/2023) menyatakan jika benar sertifikat hak milik lahan telah dikeluarkan kepada pribadi oknum ahli waris dan pemilik PT USJ, maka Kanwil BPN Aceh segera meninjau kembali setifikat hak milik tersebut agar tidak menimbulkan konflik panjang pada kawasan lahan.“

Saya sudah mendengarkan laporan masyarakat disertai bukti-bukti yang mereka tunjukkan, ada dugaan kuat kepemilikan lahan tersebut oleh oknum perusahaan cacat administrasi. Demi keadilan bagi masyarakat setempat dan menghindari terjadinya konflik panjang, saya minta kakanwil BPN Aceh segera meninjau ulang sertifikat hak milik lahan tersebut” Tegas TRK.(*)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *