fbpx

Terkait Konsesi HGU Hutan Linge, FATAL Menduga Ada Yang Menyalahi Aturan

KABARANDALAN.COM, TAKENGONSekretaris Umum Forum Advokasi Alam Linge (FATAL), Almisry Al Isaqi, Mempermasalahkan soal konsesi Hak Guna Usaha (HGU) lahan/hutan Linge yang dimiliki puluhan perusahan swasta dan perusahaan BUMN, di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

“Ini harus ada penegasan mengenai keberpihakan dalam konsesi dan keberpihakan kepada Masyarakat Linge,” Tegas Almisry kepada kabarandalan.com, Kamis (25/02/21).

“Masyarakat Linge harus sejahtera dengan memperoleh akses konsesi lahan/hutan. Kita bukan pempersoalkan salah-benar pemilikan konsesi oleh swasta atau perusahaan Negara, kami paham secara hukum dan aturan, memiliki konsesi diperbolehkan. Tapi perusahaan harus berpihakan kepada masyarakat dan keseimbangan usaha. Jadi bukan tidak boleh usaha besar atau swasta, tetapi harus ada keadilan dalam alokasi” Katanya.

Almisry Menyebutkan, Eksistensi Kampung yang dikelilingi hutan pinus tidak boleh terganggu oleh lahan berstatus hak guna usaha (HGU) milik perusahaan yang tidak bekerja sama dengan pemerintahan Kampung.

“Saat ini ada indikasi ketidak bebasan masyarakat Kampung untuk mendapatkan hasil hutan bukan kayu di wilayah Kampung sesuai dengan profil Kampung, karena (perusahaan) diberikan konsesi luas, jadi masyarakat kampung tidak bisa bebas memanfaatkan hasil Hutan Pinus karena masuk dalam kawasan konsensi. ini harus ditertipkan” Ungkapnya.

Baca Juga:  MPTT Dinilai Sesat, Ratusan Masyarakat Lakukan Aksi Depan Mapolres Abdya, Berikut Tuntutnya

“Jangan sampai terjadi sengketa lahan antara perusahan pemilik konsesi dengan masyarakat adat. Pemilik konsensi harus paham esksistensi desa adat sudah ada sebelum HGU diterbitkan. Persoalan ini telah terjadi cukup lama, jadi jangan kita biarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian,”

Akibatnya, Pemberdayaan ekonomi jadi terhambat bagi warga yang tinggal di dalam kawasan HGU.

Ia juga menyampaikan, keberadaan kampung sudah lebih dulu ada sebelum kawasan hutan yang ditetapkan sebagai lahan konsesi, maka sudah seharusnya wilayah Kampung harus dikeluarkan dari status kawasan HGU dan diberikan kepada masyarakat ketika perusahaan tidak mengindahkan hak asal usul Kampung.

“Kampung di Kecamatan Linge sudah dilahir sebelum Indonesia Merdeka, jadi sudah turun temurun, tiba-tiba karena diberikan HGU yang luas, kampung masuk dalam HGU. Sudah waktunya lahan konsensi perusahaan diberikan kepada masyarakat. Agar pemanfaatannya dapat memperhatikan potensi ekonomi, kelestarian lingkungan serta ekosistem” Terangnya.

Fatal Siap Membantu Masyarakat

Terkait lahan konsensi di Kecamatan Linge yang terjadi hari saat ini, Pihaknya siap untuk menindak lanjuti konsensi yang tidak berpihak kepada pemberdayaan masyarakat kampung. perjelas komitmen dan kerja sama antara pemegang HGU dengan Pemerintah Kampung.

Baca Juga:  FKPPA Nilai Kinerja Ahmad Marzuki Lebih Baik dari Masa Nova Iriansyah

Almisry Al Isaqi mengatakan, FATAL memiliki sejumlah data terkait lahan konsesi yang bersengketa dengan Masyarakat maupun yang tidak produktif.

Permasalahan sengketa, Menurut Almisry ditiap Kampung bermacam-macam, umumnya masalah pembebasan lahan masyarakat yang termasuk di dalam konsesi tanpa proses pembebasan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

“Selain itu perusahaan yang merambah lahan di luar lahan konsesinya baik melalui HGU maupun hak-hak pengelolalaan lainnya kerap dijumpai, Misalnya, HGU perusahaan tersebut hanya 10 hektar, namun pada kenyataannya mengelola sampai belasan hektar.”Lanjutnya.

Penyebab dari berbagai permasalah tersebut menurutnya, karena adanya kolusi atau kongkalikong antara oknum pengusaha dengan oknum aparat pemerintah. Sehingga banyak pelanggaran yang terjadi terang benderang, akan tetapi aparat pemerintah seolah tutup mata. itu artinya merampas tanah rakyat.

Data-data lahan konsesi yang bersengketa itu akan kami laporkan langsung kepada Pemerintah Daerah melalui lembaga legeslatif dan ekskutif untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat, agar ijin konsesi dicabut dan dikembalikan kepada masyarakat jika perusahaan tidak berpihak kepada kemaslahatan masyarakat Linge

Begitu pula dengan  kerja sama yang di bangun antara Pabrik Getah di Kecamatan Linge dalam hal ini PT. Jaya Media Internusa THL, KPH III,  pengurus Fatal harus aktif melakukan pengawasan, pengumpulan data sampai dengan memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing agar pembagian lahan Konsesi benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat dan konpensasi dari hasil alam Linge.

Baca Juga:  Terkait Deposito Anggaran Rp. 2 Triliun, Pemerintah Aceh diminta Transparan Mengenai Dana Abadi Pendidikan

Bukan hanya itu saja, pengurus FATAL juga harus mampu menjadi fasilitator bagi masyarakat sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

Menurutnya, banyak kebijakan serta program kerja pemerintah yang bagus namun banyak permasalahan dalam pelaksanaannya.
Karena banyak kepentingan.

“Banyak oknum-oknum Bandit maupun pengusaha yang selama mengambil keuntungan pribadi. Mereka tentu tidak akan rela keuntungan yang sudah lama mereka nikmati itu hilang jika kebijakan dan program kerja pemerintah dilaksanakan dengan baik dan benar,” kata almisry.

Resistensi pasti ada, meskipun tidak selalu dilakukan secara terang-terangan. Untuk itulah FATAL harus hadir. Semua pengurus FATAL harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil secara nyata, tetap dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendukung program kerja pemerintah yang jelas-jelas menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, Tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *