fbpx
DAERAH  

SiGAP Aceh Selatan Pertanyakan Tranparansi Pemkab Dalam Pengelolaan Dana Covid-19

KABARANDALAN.COM, TAPAK TUAN – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SiGAP) Kabupaten Aceh Selatan, Lismijar, MA kepada kabarandalan.com menyampaikan bahwa belakangan ini kasus covid -19 di Aceh Selatan tergolong meningkat.

Oleh karena itu, Lismijar mempertanyakan keseriusan pemerintah Kabupaten Aceh selatan dalam menangani kasus ini terutama dalam hal transparansi anggaran covid-19.

Kenapa hal ini kita pertanyakan, karena menurut yang kami amati, sejauh ini belum ada data konkrit dari pemerintah Aceh Selatan mengenai besaran anggaran penanganan covid-19, dari mana anggaran itu diperoleh, kemana anggaran digunakan dan dialokasikan. Seperti misalkan berapa porsi anggaran untuk DINKES, RSUYA, BPBD dan DINSOS Aceh selatan. Terang Lismijar.

Baca Juga:  DPRK Kecam Pemungutan Liar Dana Hibah Untuk Pesantren Aceh Barat

Menurut lismijar, pengelolaan anggaran covid-19 tersebut perlu di sampaikan ke publik demi adanya keterbukaan dan tidak terjadi sahwa sangka dikalangan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Lismijar menambahkan, Selaku ketua DPD SiGAP Aceh Selatan dirinya meminta pemerintah Kabupaten Aceh Selatan agar memberikan informasi konkrit secara jujur, amanah dan terbuka kepada masyarakat mengenai alokasi anggaran pencegahan covid 19 di Aceh Selatan. Pemkab Aceh Selatan perlu menyampaikan secara terbuka mengenai besaran anggaran yang dialokasikan, kemana saja digunakan, instansi mana saja yang menerimanya.

Baca Juga:  Achmad Marzuki dikritik DPRA, Pemprov Aceh Berikan Pembelaan

Ditambahkan Lismijar, tranparansi ini penting dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Aceh Selatan, agar masyarakat tidak menilai bahwa pemerintah Aceh selatan tidak serius menangani covid-19 di Aceh Selatan. Karena itu, menurut Lismijar, dalam upaya penanggulangan covid-19 ini,tranparansi anggaran itu harus dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap penggunaan dana Covid 19 yang mencapai puluhan miliyar rupiah.

Dalam hal ini LSM SiGAP Aceh Selatan mempunyai tanggung jawab moral dalam mengkritisi kebijakan dan memberikan saran dan masukan serta ikut mengawasi pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Aceh Selatan agar digunakan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Tutup Lismijar yang juga mahasisawa Program Doctor UIN Ar Raniry Banda Aceh.

Baca Juga:  Terima Pengurus Veteran Aceh, Pimpinan DPRA Kenang Tokoh Perjuang Kemerdekaan Abu Habib Muda Seunagan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *