fbpx

Semprot GM PT KIM, Rawadi : Bupati Tetap Punya Otoritas Stabilkan Harga Sawit

KABARANDALAN.COM, SUKA MAKMUE – Dalam kurun waktu dua tahun terakhir harga TBS di Nagan Raya seakan-akan tidak memiliki standar harga beli, buktinya kurang lebih 11 PKS di Nagan Raya masing-masing membeli TBS dengan harga yang berbeda-beda.

Hal itu disampaikan oleh Rawadi masyarakat juga seorang petani kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya dalam rilisnya yang dikirimkan ke redaksi kabarandalan.com. Selasa, (4/7/2020).

Rawadi mengatakan, harga beli TBS di Nagan Raya tidak sesuai dengan ketetapan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

“Harga beli TBS di Nagan Raya murah, tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, padahal ketentuan harganya sudah ada, ketentuan harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan sudah ada dan ketetapan itu juga berdasarkan harga CPO dunia, disana sangat jelas tertera harganya.”

Rawadi menambahkan, selain dari hal diatas, harga TBS di Nagan Raya lebih murah jika dibandingkan dengan harga TBS di luar Nagan Raya, sehinga banyak penampung (agen) kelapa sawit lebih memilih untuk menjualnya ke PKS yang ada di luar Nagan Raya seperti ke Alu Pit dan Subulussalam dengan mengharap keuntungan yang lebih besar.

Rawadi berharap Bupati Nagan Raya H.Jamin Idham untuk mengawasi harga beli TBS disetiap PKS agar membeli TBS dari petani sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh.

Baca Juga:  Tunjukan Sikap Religiusitas, Siswa SMK Negeri 1 Bener Meriah Rehab 2 Rumah Warga Dhuafa di Bulan Ramadhan

Menanggapi pernyataan dari GM PT.KIM Ari Saputra, SH yang mengatakan Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga TBS, Rawadi menyampaikan bahwa memang benar bupati tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga beli TBS, tapi dia harus ingat bahwa Bupati punya kewenangan untuk mengawasi agar PKS membeli TBS sesuai dengan harga beli yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan.

“Bukan wewenang untuk menentukan harga, tapi Bupati memiliki wewenang untuk mengawasi, Bupati bisa memanggil atau memberikan himbauan kepada seluruh pimpinan PKS yang ada di Nagan Raya untuk mencari solusi yang terbaik mengenai harga TBS kedepan di Nagan Raya, sehingga masyarakat pada umumnya dan petani kelapa sawit khususnya tidak lagi menganggap Bupati kurang tanggap, atau kurang cermat atau kurang cerdas.” Tegas Rawadi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan pada Bab II Bagian Ke-II Pasal 6 Ayat 4 Point c – e. Bupati memiliki wewenang untuk mengawasi, memantau dan memastikan PKS membeli TBS sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Bupat bisa memberi teguran kepada PKS nakal yang memainkan harga tidak sesuai ketetapan, itu wewenang Bupati. Untuk itu, GM PT.KIM Ari Saputra,SH jangan cari muka dengan mengeluarkan statement yang membodohi masyarakat, jangan cari panggunglah. Ungkap Rawadi.

Yang salah tetap salah dan yang benar tidak mungkin kita salahkan. Tutup Rawadi. (Rilis/Red)

Baca Juga:  Gubernur Instruksikan BPPA dan Dinsos Bantu Pedagang Aceh yang Kiosnya Ludes Terbakar di Pasar Minggu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *