fbpx
DAERAH  

RUAK Gelar Rapat Konsolidasi dan Kajian Aksi RUU Omnibus Law Cipta Kerja

KABARANDALAN.COM, SUKA MAKMUE – Menyikapi isu strategis perihal kontradiksi Rancangan Undang -Undang Omnibus Law, Ruang Unjuk Aksi Kebebasan (RUAK) melakukan rapat konsolidasi dan kajian aksi pergerakan terkait persiapan aksi Tolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Sabtu (22/08).

Rapat konsolidasi yang dilaksanakan di Alun-Alun Suka Makmue, Nagan Raya ini bertujuan mengkaji isu penting terkait poin-poin bermasalah yang termaktub dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, baik itu persoalan yang berdampak ditingkat Regional Nagan Raya, Aceh hingga Nasional. Adapun salah satu isu yang menjadi konsentrasi pembahasan pada rapat konsolidasi kali ini ialah pada poin klaster ketenagakerjaan.

Menurut Jabal Abdul Salam salah satu aktivis RUAK, aksi konsolidasi berkumpulnya para aktivis, mahasiswa, masyarakat dan perwakilan dari berbagai pihak itu untuk menggalang kekuatan dan sebagai bentuk nyata kesolidan massa menuntut agar Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dapat dihapus dari rancangan Undang-Undang yang akan dibahas pada rapat DPR RI.

Baca Juga:  SMAN 7 Lhokseumawe Salurkan Bantuan Korban Kebakaran

“Salah satu poin tuntutan yang dihasilkan dari kajian ini meliputi klaster ketenagakerjaan, RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan yang mengubah UU No. 13 Tahun 2003 akan benar-benar menindas buruh dan memanjakan pengusaha. Penghapusan pasal-pasal yang ada telah banyak membuktikan bahwa negara berpotensi mangkir dengan urusan mengenai ketenagakerjaan dan menyerahkan urusan ini kepada pengusaha” Ujarnya.

Konsep Omnibus Law Cipta Kerja merupakan salah satu bukti negara yang semakin takluk pada kuasa modal sampai harus merugikan kepentingan orang banyak. Penyebabnya pemerintah tidak selektif dalam menarik investasi yang datang sehingga investor potensial yang hadir justru adalah investor yang buruk dan paling ekstraktif, yang hanya akan memperluas eksploitasi alam dan kerusakan lingkungan dengan menghadirkan produk hukum yang justru bermasalah. Banyak masalah yang ditemukan dalam RUU Cipta kerja, baik dari segi prosedur penyusunan maupun substansi RUU banyak memiliki kecacatan. Produk hukum ini disusun melalui proses yang tidak transpran dan tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya terlibat. Tak hanya itu, pasal-pasal yang ada dalam RUU Cipta Kerja akan berpotensi mengancam kehidupan buruh dengan menjadikan Outsourching untuk segala jenis pekerjaan. 

Baca Juga:  Akhirnya Kemendagri Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki

Dalam sektor tenaga kerja, Rancangan Omnibus Law Cipta kerja dinilai sangat menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh. Hal ini tidak lepas dari adanya lepas tangan negara dalam peraturan-peraturan yang membutuhkan perannya untuk menjamin kesejahteraan buruh.

Revisi dan penghapusan yang dilakukan terhadap beberapa pasal yang menunjukkan orientasi omnibus law yang menguntungkan pengusaha dan mengesampingkan kesejahteraan buruh. Omnibus law melemahkan safety net yang harusnya diperkuat oleh pemerintah sebagai orientasi dari hukum perburuhan heteronom. Sebaliknya, revisi Pasal 56, pasal 57, dan pasal 77 serta penghapusan pasal 59 dan pasal 65 mengarah kepada deregulasi menciptakan kondisi perburuhan yang banyak diatur oleh hukum perburuhan otonom.

Baca Juga:  TRK Minta PT Bara Energi Lestari Tambah Desa Ring I

“Sedari awal pembahasan RUU sapu jagat ini, pemerintah konsisten menutup mata dan telinganya terhadap segala aspirasi, protes dari elemen buruh, mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. RUU ini ditolak banyak pihak karena muatannya yang mengandung kecacatan dan kesalahan; naskah akademik yang lambat dirilis dan isinya ‘kosong’, tidak ada konsultasi ke masyarakat, hingga isi materi pasal demi pasalnya yang ditaburi ‘salah ketik’, berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan hidup serta membahayakan kesejahteraan buruh.” Pungkas Jabal yang juga merupakan Ketua IPELMASRA Banda Aceh ini. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *