fbpx

PMII Lhokseumawe Minta Polda Jatim Usut Tuntas Pelaku Kekerasan

Kabarandalan – Lhokseumawe : Majelis Pembina Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang kota Lhokseumawe sahabat Imaduddin mengecam tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap aktivis PMII Pamekasan yang melakukan aksi tolak tambang ilegal di depan Kantor Bupati Pamekasan pada kamis (25/6)

“Kami mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh oknum institusi Polri, terkhusus Polres Pamekasan,” tegas pria yang kerap di sapa imam Pase kepada media, Jum’at, 26 Juni 2020.

Baca Juga:  Kadisdik Aceh, Ramadhan Momentum Emas Para Guru Membentuk Religiusitas Siswa

Sahabat imam selaku demisioner PMII kota Lhokseumawe mengungkapkan, bahwa seharusnya pihak kepolisian bisa mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan amanat undang-undang Negara Republik Indonesia. Namun kenapa justru melakukan tindakan represif terhadap aksi PMII Pamekasan.

“Dengan alasan apapun, pemukulan terhadap massa aksi tidak bisa dibenarkan”, ujarnya.

Bahwa aksi tolak tambang tersebut murni berangkat dari kegelisahan dan aspirasi masyarakat daerah pertambangan. Serta ia menilai Polres Pamekasan tidak tegas dalam penindakan soal tambang ilegal di Pamekasan.

Baca Juga:  Bapas Nagan Raya Berikan Pendampingan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Simeulue

Imam, menegaskan terjadinya tindak kekerasan tersebut menjadi bukti bahwa polres Pamekasan telah kehilangan kendali dalam mengontrol aparat kepolisian yang ada di bawah komandonya.

“Kapolres Pemekasan adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya tindak kekerasan pada aksi hari ini,” terangnya.

Lebih jauh, sahabat imam mendesak Polda Jatim untuk menindak tegas Anggota Polres Pamekasan dan bertanggung-jawab dalam mengusut tindakan represif pengamanan massa aksi.

Baca Juga:  Gubernur Aceh Apresiasi Pembukaan Sekolah Lapang Iklim Operasional Gayo Lues

Dan memberi sanksi terhadap oknum polisi, agar hal serupa tidak terjadi lagi di daerah mana pun. Apabila pernyataan ini tidak di indahkan maka kami tinggal menunggu intruksi dari pengurus  besar PMII untuk melakukan aksi di daerah kabupaten-kota yang ada di Indonesia, pungkasnya. (Rilis/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *