fbpx

Pertanyakan Status HGU PT.GSM, SiGAP Nagan : Kalau Sudah Berakhir Alihkan Saja Untuk Perkebunan Rakyat

KABARANDALAN.COM, SUKA MAKMUE – ‘Mukhtar’ Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (LSM-SiGAP) Kabupaten Nagan Raya mempertanyakan status izin HGU PT.Gelora Sawita Makmur (GSM) yang berlokasi di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Sabtu, (28/8/2020).

“Kami mempertanyakan Hak Guna Usaha (HGU) PT.GSM saat ini seperti apa statusnya ? Karna beredar informasi dugaan masyarakat bahwa izin HGU PT.GSM telah berakhir, tapi nyatanya sampai saat sekarang ini perusahaan tersebut masih beroperasi, bahkan ada dugaan jika PT.GSM telah menyewakan tanah HGU tersebut pada pihak ketiga, oleh karena itu, jika hal itu benar adanya, maka kami menilai PT.GSM telah menyalahi aturan”, Ungkap Mukhtar.

Baca Juga:  LSM-SiGAP Sampaikan Selamat Atas Pelantikan Gubernur Aceh Definitif

Mukhtar mengatakan, jika mengacu pada aturan, pemegang hak harus mengajukan permohonan pembaruan HGU paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu HGU dan/atau perpanjangannya berakhir.

Dalam hal permohonan pembaruan tidak diajukan oleh pemegang hak dalam jangka waktu pembaruan, maka HGU hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah Negara.

Kemudian, berdasarkan Pasal 34 UUPA dan Pasal 17 ayat (1) PP No. 40/1996, HGU Bisa dihapuskan atau dicabut salah satu alasannya apabila lahan HGU di TELANTARKAN, dan lahan HGU tersebut bisa diambil alih oleh Negara. Kita tahu bahwa HGU PT.GSM Pernah ditelantarkan sampai bertahun-tahun sehingga masyarakat mengambil lahan di HGU tersebut sebelum akhirnya diambil alih oleh pihak ketiga yang sampai saat ini masih mengelola lahan HGU PT.GSM.

Baca Juga:  Bertemu Sekjen Kemendagri, TRK Dorong Pusat Segera Bangun Kampus IPDN di Aceh

“Jika tanah HGU tersebut kembali menjadi milik Negara, maka seharusnya bisa digunakan untuk masyarakat. Pertanyaannya ada tidak keberpihakan Pemerintah dalam hal ini Bupati Kabupaten Nagan Raya pada rakyat agar tanah tersebut menjadi perkembunan milik masyarakat ?”, Ungkap Mukhtar.

Mukhtar menambahkan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus mengawal dan berperan aktif dalam mengatasi masalah HGU PT.GSM ini. “Jika tanah HGU tersebut bisa dikelola oleh masyarakat, tentunya akan dapat mengangkat perekonomian masyarakat, tapi nyatanya saat ini ada oknum membawa nama perusahan PT.GSM sampai sekarang dan melarang masyarakat untuk mengarap lahan tersebut, dan infonya lagi, ada perusahaan besar di Nagan Raya menginginkan lahan tersebut bahkan infonya lagi perusahaan tersebut sudah mulai menggarap lahan HGU PT.GSM, kami mengingatkan jangan sampai pada akhirnya akan berurusan dengan hukum,” Terang Mukhtar.

Baca Juga:  Sapi Kurus Sudah Gemuk, Gubernur Apresiasi UPTD IBI Sare

LSM-SiGAP Nagan Raya juga akan menyurati BPN untuk mempertanyakan perihal HGU PT.GSM dan bagaimana statusnya saat ini, “Kami akan menyurati BPN untuk mempertanyakan status HGU PT.GSM dan meminta kepada BPN untuk menyampaikannya kepada publik agar tidak ada permasalahan dikemudian hari”. Tutup Mukhtar. [Rilis/Red].

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *