fbpx
HUKUM  

Pencemaran Limbah PKS Terus Berulang, Asib Amin Berikan Tanggapan

KABARANDALAN.COM, SUKA MAKMUE – Sudah berulang kali Sungai di kawasan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya hingga kini masih saja tercemar oleh limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Akibatnya, air dialiran sungai tersebut berubah warna menjadi kehitaman.

Kondisi itu tentu sangat berdampak terhadap masyarakat sekitar yang memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi air sungai yang tercemar juga menyebabkan berbagai jenis ikan yang ada mati.

Hal tersebut disampaikan oleh Drs. H. Asib Amin Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Asal Nagan Raya melalui siaran persnya kepada media ini. Rabu, (06/01/2021).

Baca Juga:  Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor Mampu Cegah Kekerasan Terhadap Anak

“Berdasarkan hasil laporan dan peninjauan kami di lapangan, secara kasat mata air sungai tersebut diduga kuat tercemar limbah pabrik, namun untuk memastikannya harus dilakukan uji laboratorium,” ucapnya.

Asib Amin mengatakan, “Pihak aparat penegak hukum dan Pemerintah Nagan Raya dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus benar-benar bekerja secara profesional, harus serius melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS), harus berani melakukan evaluasi terhadap izin usaha PKS, bahkan memberikan sanksi tegas jika telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan”.

Baca Juga:  Kasus Pemukulan Ustadz di Nagan Raya Aceh Berakhir Damai dan Saling Bermaaf-maafan

Jangan memandang pilah-pilah siapa pemilik / pimpinan perusahaan, atau yang berada “di belakang” perusahaan. Untuk PKS nakal pencemar lingkungan, jangan ada kompromi lagi, segera ditindak tegas, jika diperlukan cabut dan tutup saja operasionalnya mengingat kejadian ini terus berulang. Tegas Asib Amin

Sanksi terhadap PKS nakal jangan hanya sebatas formalitas saja, hanya sekedar untuk meredam kemarahan masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada perusahaan. Jika dibiarkan tanpa ada sanksi tegas, kondisi seperti ini akan terus terjadi, dan pada akhirnya masyarakatlah yang akan selalu dirugikan. Imbuhnya.

Baca Juga:  Wakil Ketua DPR Aceh Minta Pj Gubernur Segera Selesaikan Tapal Batas Nagan Raya-Aceh Tengah

Asib Amin menambahkan, Bupati sebagai Kepala Daerah dengan otoritas serta kewenangan yang dimililki bisa memanggil pihak PKS yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan untuk memberikan sanksi tegas.

“Jika Pemerintah Daerah serius ingin menyelesaikan persoalan pencemaran lingkungan serta tidak ada indikasi jabat tangan di bawah meja, tentu mudah bagi pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada PKS, masalah pencemaran limbah PKS akan dapat diselesaikan dan tidak akan ada lagi PKS nakal di Nagan Raya yang mencemari lingkungan”. Tutup Asib

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *