fbpx

Pemda dan Kantor Pertanahan Bireuen Lakukan Kerja Sama atas Host to Host BPHTB Online

Foto bersama usai tanda tangan kerja sama

KABARANDALAN.COM, Bireuen – Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama implementasi host to host Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selasa, 09 Juni 2020.

Host to host BPHTB Online dilakukan antara Kantor Pertanahan dengan Pemda Kabupaten Bireuen untuk pelayanan terintegrasi antara dua instansi tersebut.

“Kerja sama bertujuan untuk memberikan pelayanan secara daring yang agar menekan kemungkinan kebocoran atau kecurangan,” ucap Muhamad Irdian, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen.

Muhamad Irdian menjelaskan, tujuan pelayanan ini adalah untuk meningkatkan mutu BPHTB itu sendiri ke masyarakat dan mengoptimalkan pendapatan BPHTB yang menjadi pendapatan asli daerah. Demi percepatan pembangunan, serta menutup peluang terjadinya kecurangan atau tindakan koruptif lainnya.

Dalam acara penandatangan Kesepakatan turut dihadiri Plt. Bupati Bireuen Muzakkar A Gani, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen Muhamad Irdian, S.SiT., M.T., Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Muchtar, S.Sos, Sekda Kabupaten Bireuen Ir. Zulkifli, S.E, Ketua MPU Kabupaten Bireuen Tgk. Nazaruddin, Dandim 0111 Letkol Inf Zainal Abidin Rambe, Kasi Perdata & TUN Kejari Bireuen, R. Bayu Ferdian, S.H.,M.H, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen Hanafia, S.P, serta Asisten 2 Pemda Bireuen, Ir. Ibrahim, M. Si.

Keutamaan Layanan

Diharapkan dapat mempercepat, mempermudah, serta menyederhanakan proses melalui pemanfaatan secara maksimal jaringan teknologi informasi atau by online system. Sehingga masyarakat akan sangat terbantu dengan adanya layanan host to host BPHTB. Host to host BPHTB ini nantinya akan muncul semacam notifikasi yang menunjukan bahwa BPHTB yang dilampirkan pada saat pendaftaran SK Hak atau proses Balik Nama sudah terverifikasi atau belum.

Layanan yang dikerjakan penuh secara sistem oleh Pusdatin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ini, merupakan tindak lanjut MoU antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh dengan Pemerintah Daerah se- Provinsi Aceh. (*)

Baca Juga:  Tolak Multi Years, Masyarakat Sesalkan Oknum DPRA Dapil Aceh IV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *