fbpx

Nova Iriansyah Tipical Negosiator Ulung Untuk Perdamaian dan Peduli Kesejahteraan Eks GAM

KABARANDALAN.COM, BANDA ACEH – 15 Tahun pasca perdamaian RI-GAM, Pembangunan tetap masih menjadi spirit penting dalam merefleksikan dan menilai tingkat realisasi capaian perdamaian secara mendasar di Aceh.

Sinergitas, kerja keras dari berbagai unsur potensi, terutama aspek peran kompetensi Kepemimpinan, menjadi  ujung tombak utama bagi resolusi konflik itu sendiri di Aceh.

“Plt.Gubernur Aceh Nova Iriansyah harus terus mempertahankan kinerja konsolidasi politik,┬áserta melanjutkan agenda strategis pembangunan Aceh,” Kata Samsuardi, salah seorang kandidat Doktor UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Senin, (24/8/2020).

Foto : Samsuardi (Dok.Pribadi)

Samsuardi menjelaskan, 15 Tahun Perdamaian Aceh, diakui pihaknya, Pemerintah Aceh dibawah komando Plt.Gubernur Nova Iriansyah telah banyak berbuat untuk kemajuan Aceh disegala sektor pembangunan, tak terkecuali kepeduliannya terhadap kesejahteraan mantan kombatan GAM. Dimana, Pemerintah Aceh telah merealisasikan beberapa butir-butir komitmen MoU Helsinki, seperti penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM serta Tapol-Napol dan masyarakat imbas konflik.

Baca Juga:  TRK : Pengadaan Mobil untuk Pelayanan Pendidikan Aceh Sudah Sangat Tepat

“Selain itu, Pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No.330/1209/2020 Tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Hak Korban Kepada Korban Pelanggaran HAM, dan tentu banyak lagi yang terkadang tidak terekspose,” Ujar Samsuardi.

Kemudian, dari banyak indikator kinerja kepemimpinan, efektifitas negosiasi Pemerintah Aceh dengan pusat saat ini diakui pihaknya, sudah berjalan bagus dan harmonis.

“Kemampuan Plt.Gubernur membangun komunikasi dengan otoritas pusat itu sangat penting untuk menghadirkan keadilan terhadap korban konflik, menguatkan perekonomian rakyat, investasi, demokrasi politik,┬ádan penguatan nilai-nilai ke-Acehan pasca konplik,” Pungkas Samsuardi.

Baca Juga:  Rastra Siregar, Kornus Pulau Sumatera Bem Nusantara Angkat Suara Terkait Tambang Emas Ilegal di Nagan Raya Provinsi Aceh

Lebih lanjut, Samsuardi juga berpendapat, bahwa mengelola Pemerintahan Aceh Pasca Konflik RI-GAM sangatlah tidak mudah, dan sensitif apabila tarik-menarik kepentingan sesaat dari berbagai dinamika politik lokal yang sering melakukan manuver-manuver pelemahan kinerja eksekutif.

“Mestinya dinamika Politik lokal Aceh harus sangat visioner terutama berkaitan dengan visi Aceh Damai, Aceh hebat dan bermartabat, sehingga dengan sendirinya, Aceh pun memiliki nilai tawar yang lebih hebat lagi dimata Pemerintah Pusat,” harap Samsuardi yang juga merupakan akademiasi Kampus UIN Ar Raniry Banda Aceh.

Baca Juga:  Penerima Bantuan Sosial Sering tidak tepat Sasaran, Ini Penyebabnya

Selanjutnya, disisi lain terkait dengan informasi kedatangan Presiden Jokowi ke Aceh,  selasa besok, 25 agustus dalam acara peresmian Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, pihaknya juga  berharap ada negosiasi khusus yang dilakukan Pemerintah Aceh, terutama Plt.Gubernur berkaitan dengan implementasi UUPA, dana otsus, dan lain-lain.

“Saya yakin, momentum kedatangan Presiden Jokowi ke Aceh akan digunakan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Aceh, terutama Plt Gubernur untuk meminta berbagai kebutuhan rakyat Aceh. Dan, kita mendukung dan berharap agar UUPA dan dana otsus menjadi materi pembicaraan utama,” Tutup Samsuardi yang juga Ketua Umum DPP.SiGAP Aceh. [Red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *