fbpx

Minim Argumentasi, Sidang Interpelasi DPRA Dinilai Kurang Bermutu

KABARANDALAN.COM, BANDA ACEH – Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (DPP LSM-SIGAP), Lismijar, MA menyatakan bahwa sidang paripurna interpelasi DPRA terhadap PLT Gubernur Aceh Jumat, (25/9/2020) di Gedung Dewan Perwakilah Rakyat Aceh terkesan gagal memberikan edukasi politik yang sehat kepada publik dan sangat tidak mencerminkan pembelajaran politik yang dapat mencerdaskan rakyat Aceh. Senin, (28/09/2020).

Lismijar yang sampai selesai turut serta mengamati jalannya Sidang Paripurna Interpelasi tersebut juga mengatakan bahwa, jawaban Eksekutif terhadap pertanyaan hak interpelasi DPRA yang dibacakan langsung oleh Plt.Gubernur Aceh setebal 40 halaman sangat lengkap dengan alasan-alasan yang argumentatif. Karena itu, menurut Lismijar, Kalau DPRA masih merasa kurang lengkap, harusnya dalam sesi penyampaian tanggapan, DPRA dapat mempertajam kembali materi jawaban Plt Gubenur Aceh sesuai dengan arahan Dahlan, selaku Ketua Sidang Paripurna. Tapi, kenyataannya, ada pertanyaan oknum DPRA yang lebih menyasar pada personal privasi Gubenur dan terkesan menyerang ke isu fitnah yang jauh dari substansi materi interpelasi.

Baca Juga:  FORBA Lakukan Audensi dengan Badan Baitul Mal Aceh

“Hal ini terlihat jelas di dalam persidangan, ketika Plt.Gubernur Aceh sudah menjawab bahwa masalah privasi tidak selayaknya di publisikasi di depan umum, namun ada oknum dewan yang bersikeras memaksa mempersoalkan persoalan privasi Plt tersebut dibuka didepan umum dan ini kesannya memang disengajakan untuk mempermalukan pejabat di depan publik, cara seperti ini kan terkesan kurang beretika dan mencerminkan minimnya wawasan seorang anggota Dewan yang hanya mampu membahas persoalan privasi orang lain”. Terang Lismijar.

Baca Juga:  Shabela Incar Kursi Ketua Golkar Aceh Tengah, Mungkinkah Kader Setuju ?

Selain itu, di persidangan juga terlihat adanya oknum dewan yang mengaitkan adanya keterlibatan Plt.Gubernur dengan aksi demo di depan Gedung DPRA dan wacana pemekeran provinsi ALA-ABAS. Pernyataan ini kan patut kita pertanyakan atas landasakan apa oknum DPRA mengatakan seperti itu, apakah oknum itu bisa membuktikan atas apa yang dikatakannya itu? Bagaimana kalau tidak ada bukti, inikah bisa menimbulkan fitnah, cetus Lismijar.

Baca Juga:  Aramiko Aritonang, S,Sos Jabat Plt Ketua Golkar Bener Meriah

Wacana ALA-ABAS dan Aksi demo itu kan hak warga negara yang dilindungi undang-undang, apa karena tuntutan pemekaran dan aksi demo tersebut tidak sejalan dengan keinginan DPRA sehingga lahir statement seperti itu ? Dasar inilah yang membuat kita harus mengatakan bahwa sidang Interpelasi DPRA minim argumentasi dan terkesan kurang bermutu. Tutup Lismijar. [Rilis/*]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *