fbpx

LSM-SiGAP : DPRA Kenapa Tidak Sekalian Laporkan Kasus Dugaan Korupsi Beasiswa dan Dana KPA 650 Milyar Ke KPK ?

KABARANDALAN.COM, BANDA ACEH – Pimpinan beserta beberapa orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melaporkan Pemerintah Aceh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Proyeks Multiyears 2020-2022 dan penggunaan dana Refocusing pada hari Jum’at, 18 September 2020.

Menanggapi hal tersebut, Hifjir, M.Pd, Sekjend DPP LSM-SiGAP Aceh menyampaikan, “Seharusnya DPRA tidak hanya melaporkan Proyeks Multiyears dan Dana Refocusing saja, tetapi juga melaporkan kasus dugaan sunat penyaluran beasiswa serta dana KPA sebesar 650 Milyar yang hingga kini belum ada titik temu penyelesaiannya”. Sabtu, (19/09/2020).

Hifjir mengatakan, kasus sunat dana beasiswa yang diduga melibatkan oknum Anggota DPRA hingga kini belum ada titik temu semestinya juga di perhatikan oleh Pimpinan DPRA dan menjadi bahan untuk melaporkannya ke lembaga anti rasuah (KPK) bersamaan dengan laporannya terkait multiyears dan dana refocusing.

Baca Juga:  TRK Minta Pimpinan DPRA Punya Sikap Soal APBA-P 2021

“Kasus sunat beasiswa yang diduga melibatkan oknum anggota DPRA itu menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit, nilainya sampai milyaran rupiah, tapi tidak mampu menarik perhatian pimpinan DPRA, apa karna yang diduga terlibat didalamnya merupakan rekan sejawatnya ?”, Tanya Hifjir.

Dua tahun lebih sudah kasus ini berjalan, ratusan saksi sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, tapi belum ada oknum Anggota DPRA yang ditetapkan sebagai tersangka dan mempertanggung jawabkannya dihadapan hukum, dan ini luput dari perhatian pimpinan DPRA, kan lucu. Cetus Hifjir.

Baca Juga:  BEM Nusantara dukung Mayjen Purn Achmad Marzkui Menjadi PJ Gubernur

Kemudian terkait dengan dana KPA sebesar 650 Milyar, kasus ini juga tidak jelas muaranya, dan lagi-lagi hal ini tidak mampu menarik perhatian pimpinan DPRA untuk juga melaporkannya ke KPK. Imbuh Hifjir.

“Dari itu semua, kita bisa membaca bahwa manuver yang dilakukan oleh pimpinan dan beberapa orang anggota DPRA digedung KPK sarat muatan politik kepentingan”, Jelas Hifjir.

“Pimpinan dan oknum Anggota DPRA sedang mempertontonkan sesuatu yang justru dapat merendahkan harkat dan martabat dirinya dan lembaganya, dimana kasus yang diduga melibatkan orang-orang di dekatnya terkesan wajar-wajar saja, sementara sesuatu yang belum tentu salah dianggap kejahatan yang luar biasa. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, sementara semut di seberang lautan terlihat jelas”. Terang Hifjir.

Baca Juga:  Lakukan Silaturahmi Politik, Yusuf Kala Puji Regenerasi Partai Demokrat ke AHY

Seharusnya DPRA melaporkan semua kasus korupsi dalam skala besar di Aceh tanpa pilih-pilih kasus yang terkesan sarat muatan politik kepentingan koalisi partai pendukungnya.

“Publik tentu akan mendukung jika tujuannya murni penegakan hukum secara adil, bukan sarat muatan politik untuk target menjatuhkan lawan politik semata”. Tutup Hifjir yang merupakan alumni Pascasarjana Universitas Yogyakarta ini.
[Red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *