fbpx

Langkah Al Hudri Gandeng KPK Kampanye Pendidikan Anti Korupsi di Apresiasi

KABARANDALAN.COM, BANDA ACEH – Menjadi pembincangan hangat di kalangan pemerhati pendidikan terkait dengan langkah Alhudri Kadisdik Aceh menggandeng lembaga anti rasuah KPK untuk mengkampenyekan pencegahan korupsi dilembaga pendidikan. Selasa, (30/03/2021)

Dr. Samsuardi, MA, pemerhati pendidikan Aceh menilai, korupsi sering ditemukan di dunia pendidikan, dan potensi korupsi itu ada di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, hal ini dikarenakan anggaran di bidang pendidikan sangat besar, yakni 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Disdik Aceh sendiri untuk tahun 2021 mengelola anggaran mencapai 3 Triliun Rupiah. “Tentu Ini perlu support dari aparat penegak hukum terutama KPK untuk mengawal pengelolaan anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel, supaya dana yang sebegitu besar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga pendidikan dan tidak terjadi penyimpangan,” tutur Samsuardi.

Baca Juga:  FLS2N Tingkat SMA/MA Disdik Aceh Resmi di Tutup, Berikut Para Juaranya!

Samsuardi mengatakan, anggaran pendidikan Aceh yang mencapai angka 3 triliun rupiah di tahun 2021, menjadi perhatian khusus terhadap pengelolaannya, sehingga kehadiran lembaga anti rasuah KPK menjadi penting untuk meminimalisir temuan tindak pidana korupsi di kemudian hari.

“Kami sebagai pemerhati pendidikan Aceh mengapresiasi langkah Kadisdik Aceh Alhudri menggandeng KPK mengkampanyekan pendidikan anti korupsi, kami menilai Kadisdik Aceh konsen pada pengelolaan anggaran pendidikan Aceh yang bersih dari praktek korupsi, supaya pengelolaan anggaran pendidikan Aceh kedepan tidak terjadi penyimpangan dan temuan hukum.” Cetus Samsuardi.

Baca Juga:  Ketua Komisi VI DPRA : Harusnya Kadisdik Aceh Tidak Ultimatum Kepala Sekolah Terkait Vaksinasi Siswa

Selain itu, ini merupakan langkah pencegahan yang penting untuk dilakukan oleh Kadisdik Aceh sehingga target-target yang sudah di canangkan di laksanakan secara baik. Imbuhnya

“Apa yang dilakukan oleh Kadis Pendidikan Aceh Alhudri merupakan langkah tepat untuk mencegah dan meminimalisir potensi tindak pidana korupsi di lembaga pendidikan yang dipimpinnya, hal itu juga dapat meningkatkan kepercayaan publik bahwa kedepan lembaga pendidikan di Aceh akan terbebas dari korupsi,” Terang Samsuardi yang juga Ketua Umum LSM Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A).

Samsuardi menjelaskan, beberapa area di sektor pendidikan yang sering menjadi tindak pidana korupsi antara lain, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan infrastuktur sekolah, pengadaan buku, dana bantuan Pemerintah, gaji guru, dana beasiswa, dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

Baca Juga:  Pendidikan Agama Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Promosi Doktor

Dirinya optimis dibawah kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Alhudri akan mampu mengawal area anggaran disektor pendidikan Aceh yang sering berpotensi terjadi tindak pidana kosupsi seperti yang telah ia jelaskan di atas.

“Semoga langkah Kepala Dinas Pendidikan Aceh ‘Alhudri’ menggandeng KPK untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dapat meminimalisir tindak pidana korupsi pada lembaga pendidikan di Aceh,” Tutup Samsuardi yang juga merupakan Ketua Yayasan Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SiGAP). [*]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *