KABARANDALAN.COM, BANDA ACEH : Ketua DPRA telah melayangkan undangan kepada seluruh Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk menghadiri rapat paripurna dengan salah satu agendanya mengambil keputusan membatalkan proyek Multi Years (tahun jamak) yang telah di bahas dan di sahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019.
Terkait hal itu, Samsuardi, MA Kandidat Doktor (S3) UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam keterangan pers-nya menyampaikan bahwa apa yang akan dilakukan oleh ketua DPRA untuk membatalkan proyek Multi Years tersebut adalah tindakan konyol dan lucu. Menurutnya fatwa DPRA tidak otoritatif membatalkan Qanun APBA yang telah disepakati dan disahkan pada periode sebelumnya. Minggu, (19/7/2020).
Samsuardi mengatakan, seharusnya DPRA mendukung penuh proyek Multi Years agar masyarakat Aceh bisa merasakan pembangunan secara langsung setelah 30 tahun masyarakat Aceh hidup dalam konflik dan jauh dari sentuhan pembangunan infrastruktur.
“Lebih 10 tahun damai Aceh, angka kemiskinan tertinggi di sumatra, bahkan 2 periode eks.GAM berkuasa rakyat tetap miskin akibat sikap politik kekanak-kanakan elit di DPRA” Cetus Samsuardi.
Menurut Samsuardi, proyek pembangunan infrastruktur berskala besar di Aceh ini nantinya dapat memberikan multiplier effect positif ke berbagai sektor perekonomian sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya mendorong daya saing Aceh.
“Pembangunan infrastruktur seperti membuka akses jalan yang akan menghubungkan antar kabupaten/kota di Aceh tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan akan mempercepat pertumbuhan Ekonomi karna proses distribusi barang dari satu kabupaten/kota ke Kabupaten/kota lain akan lebih cepat (efektif dan efisien). Kata Samsuardi.
Selain itu, Proyek Multi Years yang di canangkan oleh pemerintah Aceh nantinya tidak hanya berdampak positif pada tingginya serapan anggaran APBA tahun 2020, tetapi juga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan serta penyerapan tenaga kerja yang akan mampu meningkatan kesejahteraan masyarakat. intinya infrastruktur merupakan kunci utama dalam kemajuan suatu wilayah. Ungkap Samsuardi.
Samsuardi menambahkan, Pembangunan infrastruktur ini juga akan mendukung para guru karna memudahkan akses dalam menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan anak bangsa sesuai amanah konstiatusi.
Untuk itu, jika proyek ini dibatalkan, tentu akan sangat merugikan Bagi masyarakat di Kabupaten/Kota yang seharusnya dapat merasakan dampak langsung manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut nantinya. Jika proyek multi years ini dibatalkan maka akan menimbulkan kemarahan dari para bupati/walikota yang teramcam gagal membangun wilayahnya masing-masing.
30 tahun masyarakat Aceh hidup dalam konflik, dan ketika telah keluar dari masa konflik, masyarakat Aceh justru tidak dapat merasakan pembangunan akibat dari sikap para wakil mereka di legislatif tidak mendukung program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Aceh. Apa itu bukan konyol namanya.? Tutup Samsuardi, yang orang tuanya juga berlatar belakamg mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). [Rilis/Red].
