fbpx

Kisah Pilu Migran Asal Aceh Tidak Diterima Negara Sendiri Akibat Covid-19

Sheikh Yulidin, Aktivis Pemuda Aceh di Malaysia (10 Tahun lebih hidup di Malaysia) / for kabarandalan.com

KABARANDALAN.COM, Malaysia – Buntut dari petaka Covid-19, hampir seluruh negara menerapkan kebijakan lockdown atau perintah berkurung sejak awal Maret 2020, untuk membendung penyebaran penyakit ini.

Seperti di Indonesia, kebijakan lockdown di Malaysia pun sudah silih berganti dengan nama yang berbeda, kini memasuki fasa ke-tiga dengan nama PKPP (Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan), mengikut data, banyak kemajuan yang sudah dicapai.

Sejak itu, efek pandemi ini telah merubah tatanan kehidupan global, berpengaruh besar terhadap berbagai lapisan masyarakat dunia, dan Pekerja Migran adalah salah satu kelompok yang marasakan dampak sangat perit. Berawal dari kehilangan pekerjaan, terheret ke dalam situasi sulit mendapatkan kebutuhan sehari-hari, apalagi hendak mengirim uang untuk keluarga di kampung halaman.

Menurut data Organisasi Buruh Internasional (ILO), sebanyak 30 persen daripada tenaga kerja di Malaysia terdiri dari pekerja migran. Bank Dunia pada 2019 menganggarkan jumlah pekerja asing di Malaysia adalah antara 1.230.000 dan 1.460.000 juta. Sebahagian besar dari jumlah tersebut berasal dari Indonesia dan khusus dari Aceh.

Kondisi yang sedang dihadapi oleh para pekerja migran sangat miris. Pekerja Migran Indonesia asal Aceh ini lebih memilih untuk kembali ke kampung halaman, tetapi banyak kendala yang dihadapi mereka sehingga keinginan tersebut sulit untuk dipenuhi, terutama terkait dengan permasalahan izin tinggal, dokumen perjalanan dan sarana transportasi. Semua itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, pada ketika ini untuk makan saja susah. Pupus harapan mereka, tiada tempat untuk mengadu, selain Tuhan.

Padahal, jika berpedoman kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, seharusnya nasib mereka ini akan terbela. Tugas dan tanggung jawab pemulangan PMI asal Aceh sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 40 (b) dan pasal 41 (d) dalam UU tersebut.

Terdapat usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memfasilitasi pemulangan PMI Aceh ini, namun hingga kini belum nampak titik- terang. Mengharap untuk dipulangkan oleh pemerintah Aceh, dari 10 ribu paket sembako yang pernah dijanjikan pun tidak kunjung tiba.

Setidaknya ada dua kendala utama yang dihadapi dalam proses pemulangan PMI ini, diantaranya adalah pengurusan izin keluar bagi mereka yang sudah tinggal lebih masa di Malaysia, kedua, sarana transportasi yang sulit dijangkau baik dari ketersediaan dan juga biaya yang tinggi.

Jika tidak ada campur tangan pemerintah untuk pemulangan PMI ini, maka sudah barang tentu mereka akan terus terluntang-lantung. Walaupun demikian, tidak sedikit kalangan pekerja migran yang mengusahakan pulang dengan biaya sendiri.

Namun ironisnya, kemarin pada 19 Juni 2020, sekitar 20 orang PMI asal Aceh yang sudah tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur 2 (KLIA2) gagal berangkat, mereka sudah membeli tiket Air Asia nomor penerbangan AK393 tujuan Kualanamu, Medan pada pukul 17:00 waktu setempat dan mereka juga sudah mengantongi hasil rapid test negatif Covid-19.

Akan tetapi pihak petugas Air Asia telah menolak proses daftar masuk mereka (check-in) atas alasan hasil rapid test tidak dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia, mereka diminta untuk menunjukkan keterangan negatif Covid-19 berupa tes PCR (Polymerase Chain Reactio).

Padahal dalam email yang dikirimkan oleh maskapai ini sebelumnya menyebutkan bahwa PCR diwajibkan bagi warga negara asing yang masuk ke Wilayah RI. Dalam email tersebut jelas tertulis begini:

“Indonesia dan beberapa negara lain di dunia masih menerapkan pembatasan perjalanan bagi warga negara asing dengan pengecualian yang sangat ketat”

Dan pada poin tambahan nomor 4 dan 5, jelas disebutkan bahwa kewajiban menunjukkan PCR ini dikhususkan untuk penumpang tujuan akhir Bali, Lombok dan Padang.

Setelah lama melobi pihak Air Asia, akhirnya mereka menghubungi petugas di bandara Kualanamu via telefon, namun malangnya mereka tetap menolak check-in para penumpang PMI asal Aceh ini meskipun sudah melakukan saringan rapid test Covid-19 dan mereka negatif, alasan bodoh yang diberikan adalah karena di Medan tidak ada laboratorium yang dapat menguji hasil rapid test tersebut, berbeda dengan Jakarta.

Kejadian ini sangat disesalkan dan tidak logis, karena:

1. Seharusnya warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air tidak dipersulit dengan aturan yang simpang siur, mereka sudah memiliki keterangan negatif Covid-19, dan mereka pulang pun dengan biaya sendiri karena kesusahan yang dihadapi di luar negeri.

2. Informasi dari maskapai Air Asia yang kurang jelas, dan minimnya sosialisasi aturan baru, menyebabkan calon penumpang gagal berangkat.

Dalam keadaan serba susah yang dihadapi para PMI asal Aceh ini akibat lockdown, mereka merogoh kocek sendiri untuk kembali ke tanah air namun berujung kekecewaan, harapan sirna uang pun habis, mereka kini kembali terlunta-lunta di negeri jiran.

Semoga pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Aceh dapat memperhatikan kejadian yang tidak adil ini, dan kepada maskapai Air Asia diharapkan dapat memulangkan kembali biaya tiket tersebut. (*)

Baca Juga:  Nova Serahkan Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Ahli Waris Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Penulis : Sheikh Yulidin, Aktivis Pemuda Aceh di Malaysia (10 Tahun lebih hidup di Malaysia)


(Redaksi/D)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *