fbpx

Ketua IKAJAYA Minta DPRA Tidak Batalkan Proyek Multi Years

Kabarandalan.com, Banda Aceh – Rencana sepihak DPRA menggelar Sidang paripurna pada senin 19 Juli untuk pembatalan sejumlah proyek Multi-years yang mendapat kritikan tajam dari sejumlah pihak, termasuk tokoh masyarakat yang protes wacana pembatalan 12 paket multi-years oleh DPRA.

Kritik tajam dikemukakan A Malik Musa yang meminta proyek pembangunan tahun jamak tetap dilanjutkan, karena 12 ruas jalan proyek multi years merupakan cita-cita lama Pemerintah Aceh membuka daerah terisolir, khususnya dalam pembangunan Jalan Jantho-Aceh Jaya dengan total anggaran Rp 152 miliar. Minggu,(19/7/2020).

“sudah lama kita masyarakat Aceh Jaya dan warga dari pantai Barat Selatan bersabar atas diskriminasi proyeks pembangunan yang terjadi selama ini. Kita menilai langkah pembatalan 12 paket proyek Multi-Years oleh DPRA bentuk politik feodal yang ingin menganak tirikan daerah Kabupaten/Kota lain di Aceh yang berseberangan dengan politiknya. Padahal semua masyarakat tau mengenai kondisi infrakstruktur di kawasan Barsela sangat mempriatinkan selama berpuluh tahun, terutama kasan Guretee yang terus longsor setiap saat dan berpotensi terjadinya abrasi sewaktu-waktu”, cetus Malik Musa.

Baca Juga:  Asisten II Buka Meeting Satgas Percepatan Investasi Aceh

Untuk itu, ditambahkan A Malek Musa mendesak, “wakil Rakyat jangan arogan dan berprilaku kekanak-kanakan. Jangan karena motif personal dan sikap saling jegal kepentingan justru menunjukan politik irasional yang merugikan Aceh secara keseluruhan.” ungkap A Malik Musa yang merupakan pendiri Persaudaraan Barat Selatan Aceh (PBSA).

Diperlukan terobosan fundamental dengan membangun proyeks inprastruktur skala besar guna percepatan pembangunan wilayah kabupaten/kota, terutama kawasan terpencil yang terisolir.

“Sudah lebih 10 tahun pembangunan apa yang dirasakan dari dana Otsus dan apa hasilnya. Oleh sebab itu, ia berharap proyek multiyers tersebut tetap dilaksanakan demi membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil. Karenanya, kita mendukung penuh kebijakan proyek multi years ini di percepat dan bukan malah dibatalkan, mengingat kebijakan pemerintah saat ini di kepemimpinan Gubenur Nova Iriansyah sangat konsisten melakukan pemerataan pembangunan di Aceh,” Terang Malik Musa.

Baca Juga:  Berikut Update Covid-19, Juru Bicara Gugus Tugas Paparkan Prevalensi Aceh

Diantaran proyeks multi years yang sudah disahkan di Qanun anggaran tahun 2019 dan mendapat persetujuan kemendagri dan presiden adalah akan dilelang waktu dekat adalah pembangunan Jalan Simpang Tiga-Reudelong, Bener Meriah untuk tiga tahun dengan total anggaran Rp 260 miliar lebih. Pembangunan peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Gayo Lues sebesar Rp 650 miliar lebih selama tiga tahun.

Pembangunan Jalan Batas Timur-Pining-Blangkejern sebesar Rp 187 miliar lebih. Pembangunan jalan batas Aceh Timur-Kota Karang Baru untuk dua tahun dengan nilai Rp 71 miliar lebih. Jalan Blangkejeren-Tongra batas Aceh Barat Daya sebesar Rp 407 miliar lebih untuk pembangunan tiga tahun. Jalan Babah Roet-Batas Gayo Lues senilai Rp 129 miliar.

Baca Juga:  Cegah Gorupsi, Pemerintah Aceh Hadiri Rapat Koordinasi di Gedung KPK

Jalan Trumon-Batas Aceh Singkil Rp 287 miliar lebih. Jalan batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil Telaga Bakti sebesar Rp 74 miliar lebih. Jalan Sinabang-Sibigo senilai Rp 85 miliar lebih dan Jalan Nasreuhe-Lewak-Sibigo Kabupaten Simeulue sebesar Rp 169 miliar lebih.

Keseluruhan dari 12 paket proyeks multi years berdampak positif bagi kemajuan masyarakat Barsela dan warga di daerah terpencil, dan memperlancar jalur produksi hasil dan transportasi pertanian rakyat untuk meningkatkan nilai tambah mereka, tutup A Malek Musa. [*]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *