fbpx
DAERAH  

Hindari potensi Korupsi, LSM SIGAP ACEH dan KPK Apresiasi Tranparansi Pemerintah Aceh Dalam Penggunaan BTT

Foto : Banta Diman, M.Si, Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Publik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SiGAP) Aceh

Kabarandalan – Banda Aceh : Pemerintah Aceh harus tetap konsisten mempertahankan transparansi penggunaan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan, penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Hal itu disampaikan Oleh Banta Diman, M.Si Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Publik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SiGAP) Aceh. Jumat,(5/6).

Baca Juga:  Pemerintah Pusat Jangan Tunda Pilkada Aceh 2022

Banta Diman mengatakan, apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan penggunaan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) sudah cukup baik dan transparan, atas dasar itu pula KPK memberi apresiasi kepada Pemerintah Aceh.

Hal ini harus terus dipertahankan, sehingga pada akhirnya nanti, tidak terjadi permasalahan atas penggunaan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan covid-19. Ungkap Banta.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Aida Ratna Zulaiha, mengapresiasi paparan laporan penggunaan anggaran biaya tidak terduga (BTT) untuk penanganan penanggulangan Covid-19 oleh tim Pemerintah Aceh. 

Baca Juga:  Nanda Surya ; Pengurus PPNI Aceh Harus Murni Berjenis Kelamin Perawat

Aida mengatakan, apa yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh dalam paparan penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT) membuat pihaknya mengerti dan memahami program kerja dan penggunaan anggaran yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk penanganan Covid-19.

Aida mengatakan, dalam penanganan Covid-19, KPK memiliki peran dalam pengawasan dan pemantauan penggunaan dana yang dialokasi untuk Covid-19. Kemudian, pihaknya juga mengawasi serta memantau penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

Baca Juga:  Taggapi Keluhan Masyarakat, Ketua DPRA Kritis Pelayanan PLN Yang Dinilai Buruk

Transparansi anggaran dan keterlibatan publik sangat penting untuk menghindari terjadinya penyelewengan anggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tegas Banta. (Rils/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *