fbpx
DAERAH  

Gandeng KPK, Nova Fokus Pencegahan Korupsi dan Pengentasan Kemiskinan di Aceh

KABARANDALAN.COM, BANDA ACEH – Aceh merupakan daerah dengan status Otonomi Khusus (OTSUS) yang memiliki sejumlah kewenangan khusus dan alokasi dana khusus dari pemerintah pusat mencapai triliunan rupiah tiap tahunnya.

Alokasi dana otsus yang diberikan pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat pembangunan Aceh pasca konflik dan musibah tsnunami pada tanggal 26 Desember 2004.

Di lansir dari laman resmi BAPEDA Aceh, data menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2008 hingga 2017, dana Otonomi Khusus (Otsus) telah diterima Provinsi Aceh sebesar Rp 57 Triliun. Namun, dana otsus tersebut belum berbading lurus dengan penurunan angka kemiskinan di Aceh.

Hasil kajian menunjukan bahwa kemiskinan di Aceh masih terkait erat oleh faktor prilaku korup elit pejabat Pemerintahan, terbukti dengan terjeratnya dua Gubenur Aceh, yaitu Abdullah Puteh di tahun 2004 dengan vonis hukuman 10 tahun penjara dan Gubernur Irwandi Yusuf tahun 2019 dengan dijatuhkan hukuman di atas 6 tahun penjara.

Berkaca pada case terjeratnya Gubernur Aceh sebelumnya, Ir. H. Nova Iriansyah, MT dalam kesunyian menjalin kemitraan dengan instansi anti rasuah KPK untuk serius pada kerja pencegahan korupsi di Aceh.

Nova menargetkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2021 bisa meperolehan nilai 80,15 persen. Angka itu ditargetkan lebih tinggi dari capaian MCP tahun 2020 lalu sejumlah 78,83 persen.

Sementara itu, seluruh kabupaten/kota se Aceh menargetkan MCP di atas 70 persen, bahkan Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tengah lebih optimis dengan menargetkan MCP tahun ini hingga level 100 persen.

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Aceh di yakini akan menumbuhkan trust publik (kepercayaan publik) terhadap tata kelola pemerintahan Aceh yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Client Governence).

Konteks pencegahan korupsi yang dicanangkan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah mendapat sambutan publik dan pimpinan KPK RI, ini semua bertujuan agar percepatan penurunan angka kemiskinan di Aceh positif.

Kemesraan Pimpinan KPK RI dengan Gubernur Nova Iriansyah misalnya terlihat pada sikap Firly yang tidak sepakat jika kemiskinan murni menjadi tanggung jawab seorang Gubenur.

Kemiskinan di Aceh merupakan tanggung jawab semua pejabat publik di Aceh.

Di sampaikan dalam sambutan pada acara Pelantikan Pengurus Daerah Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh Priode 2020-2025 di Hotel Hermes Banda Aceh, Sabtu (27/3/2021), Firli menilai kemiskinan di Aceh bukan hanya semata karena salah dan tanggungjawab Gubernur semata.

Menurutnya kemiskinan di Aceh karena kegagalan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan dan harus menjadi tanggungjawab bersama semua pihak, sebab angka kemiskinan Aceh merupakan akumulatif dari sumbangan angka kemiskinan di kabupaten/kota.

“Tingkat kemiskinan suatu provinsi, itu bukan hanya kerjanya gubernur semata, bukan kerjanya DPR, tetapi kerja semua rakyat mulai yang ada di tingkat desa, kecamatan dan juga kabupaten. Artinya ada andil rekan-rekan bupati dan wali kota, karena angka kemiskinan di provinsi itu adalah angka kumulatif dan representasi dari kabupaten/kota,” kata Firli

Oleh karenanya, publik merespon secara positif kemitraan strategis Pemerintah Aceh dengan instistusi KPK untuk penguatan aktivitas pencegahan korupsi di Aceh yang diharapkan bakal berdampak positif pada penurunan angka kemiskinan di Aceh. [Red]

Baca Juga:  Aksi Tunggal ketua POSPERA Sabang Tuntut Gubernur Aceh Segera Ganti Dewas Dan Manajemen BPKS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *