fbpx

DPRA ; Prestasi Plt Gubenur Nova Iriansyah Ukir Sejarah Baru tentang Migas Aceh

Kabarandalan – Banda Aceh : Prestasi dan Keberhasilan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengambil alih pengelolaan Migas Blok B Aceh Utara yang sebelumnya dikelola oleh Mobil Oil (belakangan menjadi ExxonMobil) dan kemudian pengelolaan dialihkan ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di syukuri oleh Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh H.Herman Abdullah,SE. Sabtu (20/6/2020).

Bagaimana tidak setelah melewati proses lobi dam penantian panjang selama 44 tahun sejak 1976, di bawah kepemimpinan plt Gubenur Aceh Nova Iriansyah akhirnya Aceh berhasil memiliki wewenang mengambil alih pengelolaan minyak dan gas bumi Blok B di Aceh Utara. Pendekatan tim lobi dari pemerintah Aceh berhasil meyakinkan pemerintah pusat luluh merestui bahwa minyak dan gas bumi di lokasi itu dikelola oleh PT. Pembangunan Aceh (PEMA) yang merupakan Badan Usaha Milik Aceh.

Hal itu berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, Dalam surat bernomor 187/13/MEM.M/2020 bertanggal 17 Juni 2020, yang dikirimkan kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Di dalam realise yang didapatkan wartawan kabarandalah.com, H. Herman Abdullah, SE mengatakan bahwa rakyat Aceh patut mensyukuri dan mengapresiasi langkah yang diambil oleh Plt. Gubernur Aceh

“Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur Aceh kembali kelola Migas, mari kita kelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat Aceh”. Ujar Politisi Partai Demokrat.

Di samping itu Herman menjelaskan, penguasaan Migas blok B Aceh Utara ini, bukan hanya soalan kepentingan Kalkulasi secara Bisnis semata, melainkan lebih fundament untuk mengembalikan kepercayaan publik Aceh pada pemerintah Jakarta pasca perdamaian MoU Hensinki, dan untuk marwah Bangsa Aceh, ungkap H Herman.

Di samping itu, H. Herman menambahkan di wilayah pesisir Barat Selatan Aceh juga banyak terdapat tambang yang belum di kelola dengan baik, dirinya berharap kepada pemerintah agar dapat di berikan prioritas tambang tersebut kepada masyarakat baik melalui koperasi maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan potensi Penerimaan Asli Daerah(PAD).

“Kita berharap dengan adanya pengelolaan tambang oleh BUMD dapat meningkatkan PAD”. Seru Herman

Karena sekarang ini banyak IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang sudah di keluarkan oleh pemerintah tetapi tidak di lakukan produksi.

“Kita berharap kalau memang tidak di garap agar pemerintah mengambil alih lahan pertambangan yang tidak dikelola’’, Tutupnya. (Rilis)

Baca Juga:  Wakil ketua DPRA Nilai Kehadiran Perusahaan Belum Sejahterakan Masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *