fbpx
DAERAH  

Ditemukan Dua Dugaan Pelanggaran Serius Pada Pengulangan Seleksi Kadis di Bener Meriah

KABARANDALAN.COM, REDELONG – Ramung Institute endus dua pelanggaran serius pada pengulangan pelaksanaan seleki ulang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP)/Kepala Dinas di Kabupaten Bener Meriah. Jum’at, 19 Februari 2021.

Direktur Ramung Institute,Waladan Yoga, Kepada kabarandalan.com menjelaskan ada dua potensi pelanggaran serius dalam pengulangan seleksi Kepala Dinas di Kabupaten berhawa sejuk itu.

Pertama, kuat dugaan Sekda Haili Yoga tidak ikut melakukan tugasnya dengan sempurna.

Pada saat tahapan seleksi wawancara berlangsung tidak terlihat kehadiran sekda dalam melakukan tugasnya untuk melakukan wawancara secara langsung dengan peserta JPTP.

Baca Juga:  Pemda dan Kantor Pertanahan Bireuen Lakukan Kerja Sama atas Host to Host BPHTB Online

“Dari photo yang kita dapatkan, tidak terlihat Sekda Haili Yoga hadir disana, hanya ada empat orang pewawancara yang hadir secara fisik, bahkan photo ini dapat dilihat oleh publik Bener Meriah karena menjadi photo berita,” Ungkap Waladan.

Hal ini tentu berimbas serius terhadap pemberian nilai kepada peserta seleksi, bagaimana kemudian cara Sekda memberikan penilaian? sementara dia sendiri tidak hadir dan tidak melakukan wawancara sebagaimana mestinya.

“Apakah kolom penilaian yang harusnya diisi oleh Sekda kemudian dikosongkan, atau jangan jangan dugaan kita nilai hanya diberikan oleh satu orang saja dan empat orang lainnya hanya numpang menandatangani saja berkas yang ada,” Sebutnya.

Baca Juga:  BREAKING NEWS : Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit - Bener Meriah Terbakar

Ketidak hadiran sekda dalam melakukan wawancara sangat berdampak pada akumulatif nilai yang harusnya diterima oleh peserta yang mengikuti seleksi.

“Menjadi aneh jika berkas penilaian yang sekda tidak hadir tapi kolom nilainya ikut terisi,” Tegas Direktur Ramung Insitute.

Waladan juga Berujar ketidak hadiran sekda dalam melakukan seleksi wawancara ini adalah temuan kasus yang sangat serius, dugaan kita ini juga adalah pelanggaran, padahal KASN sudah perintahkan semua tim penguji yang melakukan wawancara tidak boleh dilakukan secara parsial dan dibolehkan diwakilkan kepada yang lain.

Baca Juga:  Plt Gubernur Intruksikan Bupati/Walikota Se-Aceh Siap Hadapi New Normal

Kemudian menurut Waladan, Potensi pelanggaran selanjutnya adalah dibolehkannya peserta seleksi kepala Dinas dari jalur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

“Padahal sudah jelas peserta DLHK ini dianggap tidak pernah ada karena sejak awal sudah tidak direkomendasikan untuk dibuka seleksi.”

“Tapi kenapa tetap ngotot dilakukan,” Tandas Waladan. (S.03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *