fbpx

Demokrat Walk Out, Edi Kamal : Kita Komitmen Berpihak Pada Rakyat

KABARANDALAN.COM, BANDA ACEH – Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dari Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi Walk Out (keluar) dari sidang paripurna DPRA yang membahas tentang pembatalan Proyek Multi Years Pemerintah Aceh yang telah disahkan pimpinan DPRA tahun anggaran 2020 – 2022 dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bank Aceh Syariah, Oncology RSUDZA, APBA-P 2019. Rabu,(22/7/2020).

Saat sidang berlangsung, Anggota DPRA dari Fraksi Partai Demokrat melakukan Walk Out dari ruang sidang dikarnakan semua agenda dalam sidang paripurna tersebut dirasa sudah tidak diperlukan lagi dan akan melukai hati rakyat jika diteruskan.

Baca Juga:  Acheh Future Apresiasi Langkah Martin Nasai Evaluasi IPAU

Begitu juga dengan sidang pembentukan pansus Oncology yang dinilai tidak memiliki manfaat untuk dibentuk mengingat sudah ada dari LSM yang melaporkan, bahkan sudah sampai ke instistusi KPK serta pihak Polda Aceh dan tidak ditemukan pelanggaran pidana disana.

Hal itu secara gamblang diungkapkan Edi Kamal salah satu Anggota DPRA dari Fraksi Partai Demokrat saat ditemui oleh media kabarandalan.com pasca ia dan rekan-rekannya walk out dari sidang paripurna.

“Tidak perlu dibentuk Pansus lagi, toh masalah Bank Aceh sudah clear bahwa tidak ada temuan yang menjadi permasalahan disana, begitu juga dengan pembangunan gedung oncology RSUDZA, jadi untuk apalagi pansus, tidak dibutuhkan lagi pansus itu.” Cetus Edi Kamal

Baca Juga:  Apresiasi Dukungan Publik, Demokrat Ajak Awasi ‘Begal Politik’ di Daerah

Kemudian terkait upaya pembatalan proyek Multi Years, kami menolak dikarnakan hal itu merupakan tindakan yang inkonstitusional. “Bagaimana mungkin DPRA membatalkan Qanun yang sudah disepakati dan di tanda tangani oleh Pimpinan Legislatif dan Eksekutif, landasan hukumnya apa, tidak ada…” Terang Edi Kamal.

Edi Kamal menambahkan, Kalaupun pimpinan dan anggota DPRA lainnya menganggap ada unsur pelanggaran hukum dalam pengesahan Qanun APBA Tahun 2019 laporkan saja kepada pihak yang berwajib, biar jelas apa benar ada unsur pidana atau tidak.

Baca Juga:  Jabat Ketua Perindo Aceh, Teungku Muharuddin Dipecat Dari Partai Aceh

Kemudian, yang menjadi pertimbangan kami untuk Walk Out adalah bahwa sidang paripurna pembatalan proyek multi years mendapat banyak penolakan. Mulai dari kepala daerah, dan berbagai elemen masyarakat, akademisi, mahasiswa, bupati,DPRK, serta tokoh masyarakat dan ulama yang ikut menolak, ungkap Edi Kamal.

Oleh karenanya, tidak ada dasar argumentasi yang kuat dan urgent sidang paripurna DPRA hari ini, karena akan menghambat kemajuan pembangunan di Aceh, tutup Edi Kamal. [*]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *